DKP Pastikan Kelangkaan Solar Nelayan Kendal karena Keterbatasan Kuota Bersubsidi

[caption id="attachment_96527" align="alignleft" width="880"] Ilustrasi. Sejumlah warga mengantre BBM menggunakan jeriken. (Dok. MURIANEWS)[/caption] MURIANEWS, Kendal - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal memastikan persoalan bahan bakar solar yang para nelayan di Kendal tidak dikarenakan langkanya stok BBM jenis solar. Akan tetapi, kuota solar yang disubsidi pemerintah untuk para nelayan masih terbatas. Akibatnya sisa kuota subsidi yang ada ditekan agar cukup sampai akhir 2021 nanti. Pelaksana tugas (Plt) Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengatakan, pada 2021 ini nelayan Kendal hanya dijatah 7.150 kilo liter solar subsidi per tahun oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. "Jumlah ini terhitung baru 65 persen dari kebutuhan solar nelayan Kendal yang mencapai 11.400 kilo liter selama 1 tahun. Jadi, sebenarnya kita sudah ajukan ni kebutuhan solar nelayan di Kendal yang mencapai 11.400 kilo liter per tahunnya. Jatahnya hanya dapat 7.150 kilo liter saja, sebenarnya ini sudah ada peningkatan dari alokasi 2020 lalu 6.000-an kilo liter," terangnya seperti dikutip Ayosemarang.com. Keterbatasan alokasi yang ada mengharuskan DKP menekan penyaluran sisa solar subsidi mulai Agustus ini agar bisa tersalurkan sampai Desember 2021. Meskipun penyaluran solar subsidi sepanjang Januari - Juli tersalurkan dengan kuota maksimal setiap nelayan. "Penyaluran solar subsidi ini oleh Pertamina. Permasalahan nelayan dapat jatah 50 liter turun jadi 20 liter, karena kita usahakan agar sisa solar subsidi yang ada bisa sampai akhir tahun. Karena jika dihitung, kuota solar subsidi nelayan diperkirakan habis pada September nanti jika penyaluran maksimal, sisanya nelayan tidak dapat jatah subsidi," imbuhnya. Dikatakan pihaknya saat ini tidak bisa mengajukan tambahan kuota solar subsidi kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, DKP Kendal akan tetap mengusulkan tambahan kuota 11.400 kilo liter per tahun solar subsidi bagi nelayan Kendal untuk 2022 nanti. Dengan harapan, kebutuhan pokok para nelayan untuk berlayar bisa terbantu dengan lebih optimal. Selain itu, kata Hudi, pemerintah perlahan mendorong para nelayan agar bisa lebih mandiri. Artinya, dengan dibatasinya kuota solar subsidi dari pemerintah, dimaksudkan agar nelayan bisa memenuhi kekurangannya dengan membeli BBM non subsidi. Untuk itu, DKP Kendal siap memberikan fasilitas surat pengantar sebagai jembatan apabila nelayan Kendal kesulitan membeli BBM non subsidi di SPBU yang ada. Sehingga, kemandirian nelayan akan terbentuk dengan melengkapi apa yang sudah dibantu oleh pemerintah. "Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kendal saja, juga di daerah-daerah lain. Jadi tidak langka, tetapi kuota bantuan yang ada belum menjangkau semuanya. Pemerintah ingin ada kemandirian warga. Nelayan bisa langsung beli kekurangan kebutuhannya ke SPBU. Kalau butuh rekomendasi, akan kita siapkan," tuturnya.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Ayosemarang.com