Bupati dan Wakil Bupati Klaten Punya Mobil Dinas Baru

[caption id="attachment_301621" align="alignleft" width="880"] Mobil dinas baru Bupati Klaten diparkir di kompleks DPRD Klaten, Rabu (13/7/2022). (detikJateng/Achmad Hussein Syauqi)[/caption] MURIANEWS, Klaten – Pemkab Klaten membeli mobil dinas baru untuk Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati (Wabup) Yoga Hardana. Mobil kedua pimpinan daerah itu diketahui berjenis sedan. Untuk mobil sang bupati diketahui berjenis sedan bermerek Toyota Camry Hybrid. Sedangkan mobil sang wakil sedan Corolla Altis Hybrid. Mobil baru Bupati Klaten itupun terlihat mentereng di Kantor DPRD Klaten saat Sri Mulyani mengikuti rapat paripurna hari ini, Rabu (13/7/2022). Mobil berwarna hitam itu berpelat merah AD 1 C. Melansir DetikJateng, tampilan mobil sedan yang futuristik tersebut menarik perhatian orang yang melintas. Sebab biasanya Bupati Klaten menggunakan mobil dinas sedan Camry biasa atau Fortuner. Sementara itu mobil dinas baru Wakil Bupati Klaten adalah sedan Toyota Corolla Altis Hybrid. ”Bupati Camry Hybrid dan Wakil Bupati Altis Hybrid. Kemarin kelihatannya juga sudah dipakai,” kata salah satu sumber, Rabu (13/7/2022). Saat dimintai konfirmasi, Kabag Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Rina Nugroho Wahyuning Dewi mengatakan pengadaan mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Klaten tersebut didanai APBD 2022. ”Ya hanya dua (mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Klaten). Untuk yang satu harganya sekitar Rp 800 juta dan satunya Rp 500 juta, (mobil dinas) yang lama di pool,” jelas Rina kepada detikJateng di Pemkab Klaten hari ini. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Klaten Himawan Purnomo mengatakan pengadaan dua mobil dinas itu dilakukan oleh Bagian Umum, bukan di BPKPAD. Duit pengadaan mobil dinas baru dari APBD. ”Pengadaan di Bagian Umum, bukan di kami, anggaran yang tahu juga Bagian Umum, anggaran dari APBD. Asetnya ya tetap di Pemkab,” jelas Himawan. Himawan menyebut mobil dinas baru itu merupakan pengadaan khusus karena hanya dua unit. Sementara untuk pejabat lainnya masih menggunakan mobil dinas yang ada. ”Hanya itu. Khusus itu ya hanya itu, untuk organisasi perangkat daerah (OPD) tidak ada pengadaan,” imbuhnya.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: DetikJateng