Instruksi Ganjar Soal Lockdown 7 Ribu RT Dinilai Tak Jelas, Gerindra: Jangan Hanya Kebijakan Pencitraan
Supriyadi
Rabu, 30 Juni 2021 15:39:46
MURIANEWS, Semarang - Anggota DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto mengkritisi instruksi Gubernur Ganjar Pranowo soal lockdown di tujuh ribu Rukun Tetangga (RT).
Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas dan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota yang intens agar kebijakan itu benar-benar diikuti implementasi. Ia pun khawatir kebijakan itu sebatas pencitraan dan ujung-ujungnya tanpa implementasi.
Pertama, lockdown di tingkat RT bukanlah hal yang mudah bagi pemprov. Alasannya, RT merupakan kewenangan bupati dan wali kota. Jadi tanpa komunikasi intens atau sekadar instruksi, maka belum tentu kebijakan itu akan dijalankan dengan optimal di level bawah.
"Saya mendukung lockdown itu, karena lonjakan Covid-19 di Jateng demikian tinggi. tapi jangan sampai hanya jadi kebijaan saja dan tak ada implementasinya. Itu yang harus ditekankan," kata Yudi Indras, Rabu (30/6/2021).
Alasan kedua, mekanisme lanjutan dari kebijakan lockdown tersebut. Jika sebuah RT diterapkan lockdown, maka harus ada suplai bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal itu wajib, karena penduduknya tidak bisa pergi bekerja.
Ia menjelaskan, jangan dibayangkan semua penduduk jateng itu kerja di sektor formal yang rutin terima gaji bulanan. Justru lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor informal. Tak sedikit pula yang harus kerja harian untuk mendapatkan pendapatan harian juga.
"Nah kalau mesti ada suplai makanan atau bahkan kebutuhan pokok, anggarannya dari mana? Saya setuju lockdown tetapi apakah pemerintah kabupaten dan kota, provinsi serta pusat siap dan kuat membiayai nya," ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Penutupan jalan dengan tulisan lockdown di Dukuh Sumurtowo, Desa Kembang, Pati. (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption]
MURIANEWS, Semarang - Anggota DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto mengkritisi instruksi Gubernur Ganjar Pranowo soal lockdown di tujuh ribu Rukun Tetangga (RT).
Menurutnya, harus ada mekanisme yang jelas dan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota yang intens agar kebijakan itu benar-benar diikuti implementasi. Ia pun khawatir kebijakan itu sebatas pencitraan dan ujung-ujungnya tanpa implementasi.
Pertama, lockdown di tingkat RT bukanlah hal yang mudah bagi pemprov. Alasannya, RT merupakan kewenangan bupati dan wali kota. Jadi tanpa komunikasi intens atau sekadar instruksi, maka belum tentu kebijakan itu akan dijalankan dengan optimal di level bawah.
"Saya mendukung lockdown itu, karena lonjakan Covid-19 di Jateng demikian tinggi. tapi jangan sampai hanya jadi kebijaan saja dan tak ada implementasinya. Itu yang harus ditekankan," kata Yudi Indras, Rabu (30/6/2021).
Alasan kedua, mekanisme lanjutan dari kebijakan lockdown tersebut. Jika sebuah RT diterapkan lockdown, maka harus ada suplai bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal itu wajib, karena penduduknya tidak bisa pergi bekerja.
Ia menjelaskan, jangan dibayangkan semua penduduk jateng itu kerja di sektor formal yang rutin terima gaji bulanan. Justru lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor informal. Tak sedikit pula yang harus kerja harian untuk mendapatkan pendapatan harian juga.
"Nah kalau mesti ada suplai makanan atau bahkan kebutuhan pokok, anggarannya dari mana? Saya setuju lockdown tetapi apakah pemerintah kabupaten dan kota, provinsi serta pusat siap dan kuat membiayai nya," ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Menurutnya, jika instruksi itu dari Gubernur maka Pemprov Jateng juga mesti cawe-cawe dari sisi anggaran untuk membantu suplai pemenuhan kebutuhan pokok harus dari warga di RT yang kena lockdown.
Menurut Yudi, yang menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Jateng ini, realokasi anggaran di APBD Pemprov Jateng untuk penanganan Covid-19 juga cukup besar. Namun ia belum mengetahui peruntukannya.
Ketiga, Yudi meminta Pemprov untuk menyampaikan data, RT mana saja yang akan di lockdown dan masuk zona merah tersebut. Hal itu justru akan menjadi peringatan dini bagi warga agar tak banyak beraktifitas atau mengurangi kegiatan di zona merah itu.
Selanjutnya Yudi meminta penggunaan gedung-gedung pemerintahan digunakan untuk isolasi bagi mereka yang terkena Covid-19.
"Ternyata masih banyak warga di tingkat kelurahan tak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Satgas Covid-19 maupun Satpol PP harusnya bertindak mendisiplinkan sebagaimana awal-awal Covid-19 dulu," katanya.
Reporter: Supriyadi
Editor: Supriyadi
