Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng menyatakan tak gentar dan siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan dua kadernya itu.
Keduanya diberhentikan sebagai ketua dan sekretaris DPD PKS Kota Semarang pada 25 Januari 2019 lalu. Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan Baru DPD PKS Kota Semarang dibacakan langsung oleh Sekretaris DPW PKS Jateng dalam rapat konsolidasi PKS seluruh Jawa Tengah.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa PKS menghormati proses hukum yang diajukan Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto. Pihaknya yakin, lantaran sebelumnya PN Semarang telah memutuskan gugatan tersebut prematur.
Putusan itu dikeluarkan majelis hakim PN Kota Semarang pada 12 November 2019 lalu. Dalam putusannya, hakim juga menyarankan penggugat untuk melayangkan kasasi ke MA jika tak puas dengan putusan tersebut.
"Sebenarnya kami berharap masalah ini selesai sampai sini (PNS Kota Semarang) saja. Namun jika ada upaya hukum lanjutan, PKS menghormati dan akan mengikutinya," katanya dalam siaran pers yang diterima
MURIANEWS.com, Rabu (27/11/2019).
Terpisah Penasehat Hukum PKS Jawa Tengah Amir Darmanto menegaskan, secara material sudah dibuktikan di dalam pengadilan bahwa kasus ini merupakan urusan internal partai, dan jika tuntutan yang diajukan prematur secara proses.
"PKS punya AD/ART dan ketika ada sengketa internal partai memang diatur dan akan diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Jadi memang bukan pada tempatnya urusan rumah tangga partai dibawa ke ranah hukum seperti ini," ujarnya.Selain itu menurut dia, tuntutan sita dua bidang tanah atas nama Abdul Fikri Faqih dan Sri Praptono (pengurus PKS Jateng) serta ganti rugi Rp 10 miliar atas pemberhentian sebagai pengurus itu sangat berlebihan dan mengada-ada."Mereka berdua tidak dipecat, hanya diberhentikan sebagai pengurus dan bahkan masih diberi kesempatan menyelesaikan amanah rakyat sebagai anggota DPRD sampai akhir masa jabatan. Ini keterlaluan dan apalagi mereka sekarang terbukti pindah partai," lanjutnya.Amir menambahkan, tim hukum PKS masih menunggu salinan dari PN Semarang terkait dengan rencana kasasi tersebut. "Sampai saat ini kami masih menunggu salinan, baru kami tindak lanjuti dengan langkah hukum," tegasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Semarang – Mantan Ketua DPD PKS Kota Semarang Ari Purbono dan sekretarisnya, Fris Dwi Yulianto bersiap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah gugatan atas pemecatan mereka sebagai pimpinan DPD PKS ditolak Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng menyatakan tak gentar dan siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan dua kadernya itu.
Keduanya diberhentikan sebagai ketua dan sekretaris DPD PKS Kota Semarang pada 25 Januari 2019 lalu. Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan Baru DPD PKS Kota Semarang dibacakan langsung oleh Sekretaris DPW PKS Jateng dalam rapat konsolidasi PKS seluruh Jawa Tengah.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa PKS menghormati proses hukum yang diajukan Ari Purbono dan Fris Dwi Yulianto. Pihaknya yakin, lantaran sebelumnya PN Semarang telah memutuskan gugatan tersebut prematur.
Putusan itu dikeluarkan majelis hakim PN Kota Semarang pada 12 November 2019 lalu. Dalam putusannya, hakim juga menyarankan penggugat untuk melayangkan kasasi ke MA jika tak puas dengan putusan tersebut.
"Sebenarnya kami berharap masalah ini selesai sampai sini (PNS Kota Semarang) saja. Namun jika ada upaya hukum lanjutan, PKS menghormati dan akan mengikutinya," katanya dalam siaran pers yang diterima MURIANEWS.com, Rabu (27/11/2019).
Terpisah Penasehat Hukum PKS Jawa Tengah Amir Darmanto menegaskan, secara material sudah dibuktikan di dalam pengadilan bahwa kasus ini merupakan urusan internal partai, dan jika tuntutan yang diajukan prematur secara proses.
"PKS punya AD/ART dan ketika ada sengketa internal partai memang diatur dan akan diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Jadi memang bukan pada tempatnya urusan rumah tangga partai dibawa ke ranah hukum seperti ini," ujarnya.
Selain itu menurut dia, tuntutan sita dua bidang tanah atas nama Abdul Fikri Faqih dan Sri Praptono (pengurus PKS Jateng) serta ganti rugi Rp 10 miliar atas pemberhentian sebagai pengurus itu sangat berlebihan dan mengada-ada.
"Mereka berdua tidak dipecat, hanya diberhentikan sebagai pengurus dan bahkan masih diberi kesempatan menyelesaikan amanah rakyat sebagai anggota DPRD sampai akhir masa jabatan. Ini keterlaluan dan apalagi mereka sekarang terbukti pindah partai," lanjutnya.
Amir menambahkan, tim hukum PKS masih menunggu salinan dari PN Semarang terkait dengan rencana kasasi tersebut. "Sampai saat ini kami masih menunggu salinan, baru kami tindak lanjuti dengan langkah hukum," tegasnya.
Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha
