Tamzil Bantah Ada Kesepakatan Utang Piutang Soal Dana Kampanye

MURIANEWS, Semarang - Terdakwa dalam kasus suap jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkup Pemkab Kudus, Bupati Tamzil menanggapi keterangan dua penyokong dana dan tiga saksi lainnya. Tamzil kembali mengatakan jika tidak ada kesepakatan hitam di atas putih dalam pendanaan kampanyenya. "Soal pendanaan tidak ada kesepakatan utang," ucapnya ketika dimintai tanggapan oleh awak media, Senin (10/2/2020) siang. Tamzil, juga menyebut jika kedua penyokong dananya tersebut ikhlas membantunya untuk menjadi Bupati Kudus. Guna memajukan Kudus dan menjadikan Kudus menjadi kota yang agamis kembali. "Seperti pesan para kiai yang disampaikan Halim tadi," katanya. Tamzil juga mengklaim telah melakukan permintaan para kiai. Di mana dikatakan Halim, ketika Tamzil-Hartopo menjadi bupati dan wakil bupati, maka akan ada progam tunjangan untuk guru madin dan MTQ di Kudus. "Progam itu sudah dilaksanakan 2019 kemarin, sejuta sebulan," katanya. Baca Juga:

• Soal Utang Kampanye Tamzil, Haryanto: Kalau Kalah Saya Ikhlaskan, Tapi…
• Dua Penyokong Dana Kampanye Bupati Tamzil Dihadirkan Jadi Saksi
• Soal Utang Kampanye, Tamzil: Katanya Itu Jihad dan Sedekah

Sedang soal penawaran proyek pada Noor Halim, Tamzil mengakui memberikan saran. Hanya, pihaknya tidak bisa intervensi karena itu bukan kewenangannya. "Halim mengikuti lelang dan gagal, saya tidak ada intervensi di sini," terangnya. Sebelumnya, dua pengusaha penyokong dana kampanye Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil dan Wakilnya HM Hartopo saat Pilkada 2018 yakni Haryanto dan Noor Halim dihadirkan dalam persidangan. Selama di persidangan mereka mengaku mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah. Haryanto sendiri mengaku mengeluarkan uang hingga Rp 8 miliar. Sedangkan Noor Halim mengeluarkan Rp 10 miliar untuk menyukseskan Tamzil-Hartopo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus di Pilkada 2018.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Supriyadi