Bawaslu Usut Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi-Ma’ruf

Murianews, Semarang – Deklarasi 31 kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma;ruf, akhir pekan lalu menuai polemik. Tak hanya kubu BPN Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan, Bawaslu Jateng kini juga tengah melakukan kajian mengenai persoalan itu. Bawaslu Jateng tengah mengkaji apakah deklarasi yang dilakukan oleh 31 kepala daerah di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1/2019) lalu itu memenuhi unsur kampanye atau tidak. Serta dugaan adanya pelanggaran. Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyatakan, hingga saat ini masih melakukan penelusuran dan kajian mendalam. “Masih kita kaji dan telusuri. Belum ada putusan apapun mengenai masalah tersebut,” kata Rofiudin kepada MuriaNewsCom, Rabu (30/1/2019). Ia menyatakan, pihaknya juga belum memutuskan untuk melakukan pemanggilan kepala daerah yang terlibat dalam deklrasi itu. Termasuk meminta keterangan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menginisiasi deklarasi tersebut. ”Belum bisa memastikan (soal pemanggilan). Karena masih proses dan kajian,” ujarnya. Dalam deklarasi itu dihadiri 31 kepala daerah dari 27 kabupaten/kota di Jateng. Ada empat kepala daerah yang tak diundang, yakni Sragen, Kendal, Kota Tegal dan Kota Salatiga karena bukan pendukung pasangan calon nomor urut 01. Baca juga : 

• 31 Kepala Daerah Se-Jateng Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf
• Disoal BPN, Ganjar Sebut Dukungan 31 Kepala Daerah ke Jokowi Tak Melanggar

Bawaslu juga melakukan kajian terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang belum diketahui oleh Bawaslu. Pasalnya, kegiatan mengandung unsur kampanye, kata dia, maka STTP itu diperlukan dan Bawaslu harus mengetahui. "Prinsipnya, semua kegiatan kampanye harus ber-STTP. Kalau kegiatan deklarasi kemarin, kami tidak menerimanya. Kita masih melakukan kajian," kata Rofi. Masalah STTP ini juga yang dipersoalkan oleh Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. Bahkan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng menyebut akan melapor ke Bawaslu mengenai masalah ini. Namun menurut Rofiudin, hingga kemarin siang pihaknya belum mendapatkan laporan dari BPN Prabowo-Sandi. Meski demikian menurut dia, Bawaslu bisa bergerak jika ada temuan. Sementara itu, sebelumnya Ganjar Pranowo menyebut jika deklrasi itu tak melanggar aturan. Apalagi kegiatan itu dilakukan pada hari libur dan di ruang tertutup. Selain itu, para kepala daerah yang melakukan deklarasi merupakan kader partai pendukung Jokowi-Ma’ruf. Editor : Ali Muntoha