Tukang Oplos Elpiji Ini Bisa Kantongi Untung Sampai Rp 30 Juta per Bulan

MURIANEWS.com, Semarang - Polda Jawa Tengah mengungkap praktik pengoplosan elpiji bersubsidi yang beroperasi di tiga wilayah di provinsi ini. Mereka adalah  dua jaringan berbeda yang beraksi di Kota Semarang, Sukoharjo dan Boyolali. Modus para pelaku yaitu dengan memindahkan gas elpiji bersubsidi 3 kg ke dalam tabung 5,5 kg dan 12 kg. Dari praktik ilegal ini dua jaringan ini bisa mendapatkan omzet ratusan juta rupiah, keuntungan yang didapat tiap bulannya mencapai Rp 30 juta. Para pelaku yang ditangkap yakni Artya Brahman (warga Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang merupakan jaringan di Ibu Kota Jawa Tengah. Sedangkan dua pelaku lain, masing-masing Margono (29) warga Sukoharjo dan Sugeng Sanjaya (36) warga Boyolali yang merupakan satu jaringan. Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Hendra Suhartiyono mengatakan, pengungkapan dua jaringan ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Ia mengatakan, praktik pengoplosangas tersebut sering terjadi menjelang Ramadhan. Dampaknya sering terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi di berbagai daerah. " Dari pengungkapan ini, intinya kita memberi warning kepada mereka yang bermain-main seperti ini, supaya tidak lagi bermain dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, yang tentunya ada sanksi pidananya," katanya. Dari hasil penyidikan diketahui jika para tersangka mendapatkan elpiji bersubsidi dengan cara membeli satu per satu dari warung dan toko-toko pengecer. Setelah terkumpul kemudian isinya dipindahkan menggunakan pipa besi atau selang ke tabung nonsubsidi yang 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Untuk tabung 12 kilogram dari keterangan tersangka, membutuhkan antara 4,5 tabung sampai 5 tabung. “Tersangka memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg dengan menggunakan pipa besi dan es batu sebagai sarana pendinginannya,” terangnya. Para tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-undang Nlmor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.   Editor: Ali Muntoha