Langgar Aturan, Enam Menara Telekomunikasi di Boyolali Disegel Satpol PP

[caption id="attachment_234554" align="alignleft" width="725"] Petugas Satpol PP Boyolali menertibkan menara telekomunikasi di Nogosari, belum lama ini. (Istimewa)[/caption] MURIANEWS, Boyolali — Satpol PP Boyolali menyegel enam menara telekomunikasi selama kurun waktu dua bulan terakhir. Penyegelan tersebut dilakukan lantaran mereka melakukan sejumlah pelanggaran dalam pendirian menara telekomunikasi tersebut. Kasi Penindakan Satpol PP Boyolali, Tri Joko Mulyono mengatakan, enam menara telekomunikasi tersebut berada di sejumlah kecamatan. Beberapa di antaranya ada di Kecamatan Nogosari, Mojosongo, hingga Kecamatan Musuk. ”Selama dua bulan terakhir sebenarnya sudah ada enam hingga delapan pelanggaran. Tapi yang pasti yang sudah disegel ada enam,” kata dia seperti dikutip Solopos.com. Menurut Tri Joko, pelanggaran mengarah pada perizinan pendirian. Beberapa di anataranya justru baru mengurus proses perizinan, namun mereka sudah mendirikan menara. ”Mereka mendirikan dengan melanggar ketentuan. Rata-rata memang baru proses izin. Belum sampai keluar izinnya mereka sudah mendirikan. Ada juga yang mendirikan dulu baru proses izin,” jelas dia. Saat dimintai keterangan, beberapa operator meminta kelonggaran aturan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebab untuk menunjang kebutuhan komunikasi. ”Entah karena sekarang banyak permintaan untuk kebutuhan daring atau seperti apa, maka mereka kejar target. Namun karena kami juga tidak ada arahan khusus dari pimpinan, maka tetap kami tindak sesuai aturan yang sudah ada,” lanjut dia. Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 15/2017 mengenai menara telekomunikasi. Disebutkan, meski pihak pembangun sudah mengajukan perizinan, namun selama surat izin belum terbit, maka proses pembangunan belum boleh berjalan. Ia menambahkan, apapun alasannya proses perizinan harus dilalui. Apalagi pada perizinan tersebut akan ada rekomendasi dari dinas terkait. ”Misalnya saja tentang struktur bangunan, ketinggian, model bangunan dan sebagainya, harus mendapat persetujuan. Jika izin belum terbit, artinya dari dinas terkait belum memberikan rekomendasi,” imbuhnya.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com