Tak Boleh Dipukul Rata, Klaster Sekolah Diminta Tak Jadi Penentu Kebijakan PTM di Jateng

MURIANEWS, Semarang – Pemerintah diminta tidak mengambil kebijakan secara pukul rata, usai munculnya sejumlah klaster kasus Covid-19 di beberapa sekolah di Jawa Tengah saat pembelajaran tatap muka (PTM).

“Saya khawatir ini jadi kebijakan, dan semua daerah kembali daring. Jangan sampai anak-anak dan dunia pendidikan selalu di persalahkan,” ujar Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen.

Menurut Zen, kembali menutup sekolah dan belajar secara daring, bukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan anak-anak.

“Karena mereka justru di luar malah tidak bisa terkontrol keluarga dan sekolah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Zen juga meminta, penanganan kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan tidak sampai kembali mengganggu mental anak-anak. Di mana saat ini kondisinya mulai bersemangat kembali PTM , bertemu guru dan teman-temannya.

“Sebagaimana sektor lain juga tetap jalan jika ada yang positif. Jadi jangan sampai di gebyah uyah,” tegasnya.

Menurutnya, cukup sekolah yang kedapatan dan ditemukan kasus positif, dilakukan isolasi. Apalagi hasil penelusurannya, kasus yang ditemukan tanpa gejala, alias tidak sampai sakit parah.
Menurutnya, cukup sekolah yang kedapatan dan ditemukan kasus positif, dilakukan isolasi. Apalagi hasil penelusurannya, kasus yang ditemukan tanpa gejala, alias tidak sampai sakit parah.“Pak Presiden juga sudah sampaikan, agar mulai siap hidup berdampingan dengan virus,” bebernya.Zen yakin, sekolah yang menggelar PTM juga sudah menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Antara lain mereka yang sakit dilarang berangkat. “Virus ini kan tidak kelihatan. Jadi, ya sudah, PTM tetap jalan dan prokes di tingkatkan lagi,” terangnya.Soal adanya tes Antigen atau PCR bagi sekolah, kata Zen, semestinya tidak hanya digencarkan di lembaga pendidikan semata. Sebab, semua sektor saat ini sudah aktif seperti mall, pasar, pabrik, mapun perkantoran.“Kita juga berharap, pemerintah mulai memaksimalkan vaksin bagi anak-anak sekolah. Mereka juga punya hak yang sama prioritas vaksin,” tandasnya. Reporter: SupriyadiEditor: Supriyadi